Bertempat di Halaman depan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun jalan Pelita tama 54 Madiun diselenggarakan apel bersama 3 Pilar Hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 . Apel bersama tersebut dihadiri oleh MUSPIKA Kecamatan Kartoharjo, Lurah se kecamatan Kartoharjo , Kasie Trantib se Kecamatan Kartoharjo serta Linmas dan Tokoh masyarakat se Kecamatan Kartoharjo kota Madiun.
Hadir dalam acara tersebut sbb: Kapolsek Kartoharjo; Camat Kartoharjo; Danramil Kartoharjo, Lurah dan Kasi Trantib se-Kec.Kartoharjo, Pencak silat dan beladiri se-Kec.Kartoharjo, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa; Anggota Linmas se-Kecaman; serta Perwakilan ketua RT, RW dan LPMK se kec Kartohajo dengan jumlah peserta apel sekitar 250 orang.Memimpin Apel Camat Kartoharjo, Tjatoer Wahjoedijanto S. sos menyampaikan terima kasih kepada Tiga Pilar Kapolsek, Danramil dan semua yang mendukung acara ini.
“Selama ini Tiga Pilar Kecamatan Kartoharjo telah bersinergi , merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan secara terukur dan terencana dengan baik. Kita selalu solid bekerja sama dalam menyikapi atau antisipasi setiap tahapan kegiatan dengan melaksanakan kegiatan intensif secara bersama-sama sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Sehingga semua kegiatan dapat berlangsung aman.”
“Sekarang kita menghadapi Pemilu Kada 2018, dan kita tetap mengharapkan dukungan dan peran aktif dari semua unsur agar dapat berjalan dengan aman dan kondusif”. jelasnya.Apel dilanjutkan dengan Rakor di ballroom kec. Kartoharjo, hadir sebagai narasumber Kapolsek Kartoharjo, Wakil Danramil Kartoharjo
Dalam kesempatan rakor juga dilaksanakan pengukuhan anggota FKUB Kecamatan Kartoharjo oleh Camat Kartoharjo sebagai mediator untuk memelihara kerukunan antar umat beragama melalui bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama sehingga tercipta suasana dan iklim yang kondusif dan harmonis
Merangkai kebersamaan dalam kesempatan tersebut juga ditanda tangani DEKLARASI TOLAK POLITIK UANG dan SARA secara simbolis oleh perwakilan dari kelurahan se kecamatan Kartoharjo
Komitmen ini menjadi kunci untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada.
Politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Karena itu praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
