Salam awas..
Partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator kualitas demokrasi di suatu negara. Peran masyarakat terhadap proses berdemokratisasi adalah merupakan sasaran pembangunan politik di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka Bawaslu Kota Madiun menyelenggarakan acara Pengembangan dan Pembinaan Pengawas Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MOU Pengawasan Pemilu Partisipatif antara Bawaslu Kota Madiun dengan 7 ( tujuh ) Perguruan Tinggi di Kota Madiun, 10 ( sepuluh ) Kelurahan di Kota Madiun dan Forum Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Kota Madiun, hari ini Jumat ( 25/9 ) di Hotel Aston Madiun. Walaupun Pilpres, Pilkada dan Pileg telah usai namun sosialisasi kepada masyarakat tetap terus dilanjutkan, sebagai pembelajaran kehidupan berdemokrasi.
MOU pada hari ini ditandatangani antara Bawaslu Kota Madiun dengan 5 ( lima ) Kelurahan Pengawas Partisipatif yaitu : Kelurahan Manisrejo, Winongo, Tawangrejo, Kanigoro dan Banjarejo.
Serta penanda tanganan MOU antara Bawaslu Kota Madiun dengan 5 ( lima ) Kelurahan Tolak Politik Uang yaitu Kelurahan Demangan, Kejuron, Nambangan Lor, Nambangan Kidul dan Klegen. Pada kesempatan ini juga dilakukan penanganan tanganan MOU antara Bawaslu Kota Madiun dengan Forum Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Kota Madiun sebagai kepanjangan tangan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam sambutan nya Kokok Heru Purwoko mengatakan ” Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis. Pengawasan partisipatif merupakan dorongan dari masyarakat untuk menguatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia”. Hadir sebagai narasumber Yakobus Wasit S.IP dimana menegaskan perlunya Mitra Strategis Pengawas Pemilu yaitu : Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM, Pemantau Pemilu dan Organisasi / Kelompok masyarakat
